Oleh: Jonatan Lassa[1]
Abstract
Paper ini adalah sedikit dari tulisan berbahasa Indonesia dalam menganalisis bencana dalam bingkai political ecology.[2] Sengaja diperkenalkan karena sedikitnya pembahasan dari sudut inter-displin ilmu pengetahuan serta kentalnya wacana terpisah-pisah ‘sains-keteknikan’, ‘magis-spiritual’ dan teologis dalam pembahasan bencana di Indonesia, terutama Tsunami Aceh, serta rentetan bencana Indonesia sepanjang 2006 termasuk gempa Jogjakarta.
Tulisan ini sengaja memisahkan ‘ke-alamiah-an’ dari bencana alam demi memahami konstruksi sosial dibalik bencana alam yang terjadi. Tujuannya agar kebijakan bencana Indonesia lahir dari pemikiran yang imbang, bersifat multi dan inter-disiplin ilmu serta komprehensif dalam analisis dan rekomendasi.
Memisahkan ‘ke-alamiah-an’ sebuah bencana alam seperti Tsunami Aceh, tidak serta-merta menegasikan Tsunami sebagai sebuah peristiwa alam. Sebaliknya mengenali konteks political ecology dalam hal ini kondisi sosial, antropologi-budaya, politik, ekonomi-politik, dan ekologi sebelum Tsunami, bisa memberikan arah bagi kebijakan rekonstruksi, rehabilitasi paska Tsunami serta mitigasi bencana jangka panjang di Aceh maupun Indonesia. Tsunami 26 Desember 2004 adalah fenomena alam yang extrim, namun peristiwa mengalami resiko tsunami itu sendiri sesungguhnya politis.
Pendahuluan: Bencana dan Kematian Siapa?
Peristiwa Tsunami Aceh 26 Desember 2006 merupakan profil bencana yang luar biasa tinggi, karena mampu mengubah landscape dari donor berbasis negara (official humanitarian donorship), di mana sedikitnya 92 negara berikrar untuk mendukung negara-negara korban Tsunami, termasuk Indonesia (Harmer and Cotterrell, 2005).
Yang tidak berubah adalah analisis kebencanaan cenderung berat sebelah berkiblat pada sains, di mana dimensi sosial dan politiknya diabaikan. Narasi dan wacana tentang bencana dari pandangan mainstream sains-keteknikan dan magis-spiritual semata tidak bisa menjelaskan mengapa Tsunami 26 Desember yang alamiah dapat menimbulkan bencana yang diskriminatif gender alias gender quake, di mana, survival rate berdasarkan gender secara umum adalah perempuan:laki-laki 1:4 (Lihat Minza, 2005). Paska Tsunami 2004 di desa Lambada dari 105 orang yang selamat, tersisa 5 perempuan, dari populasi yang relatif seimbang sebelumnya dari angka total 2,100.
Pertanyaan kritis yang diajukan adalah kalau Tsunami 26 Desember adalah peristiwa alamiah dan netral, mengapa tingkat kematian sangat diskriminatif gender? Secara konseptual ambisi paper ini mengajak pembaca untuk melepaskan ‘ke-alamiah-an’ dari sebuah ancaman alam extrim seperti Tsunami 26 Desember. Inspirasi[3] datang dari paper Ben Wisner (2000) & Mark Pelling (1999) yang menggunakan konsep political ecology dalam membedah bencana. Roh political ecology tentunya masih bisa dirasakan dalam buku yang terkenal At Risk yang ditulis oleh Blakie et. Al (1994) dan Wisner et. al. (2004).
Pengenalan Konsep: Political Ecology & Bencana
Konsep tentang political ecology merupakan perkembangan sejarah dari inti pertanyaan yang diajukan ilmu sosial, tentang relasi manusia di dalam kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, politik, biologi, dan signifaksinya dari alam yang humanis. Namun belum ada definisi standar karena ragamnya epistimologi dan metodologi yang digunakan dalam label ’political ecology’ (Blaikie, 1999).
Diringkaskan di sini, political ecology adalah bidang penelitian yang didasarkan pada studi interdisplin dari antropologi-budaya, ekologi manusia, ekonomi politik, sosiologi lingkungan dan atau ekonomi ekologi (ecological economics). Asalinya, studi-studi political ecology berelasi dengan berbagai inisiatif dalam isu perubahan lingkungan (seperti keanekaragaman hayati, kebijakan kehutanan, sumber daya air dll.) yang mempengaruhi komunitas, terutama kaum miskin. Dalam perkembangannya, political ecology digunakan untuk menguji bagaimana pemaknaan sejarah dan praktek budaya dalam interaksinya terhadap manusia dan alam. Termasuk di dalamnya interaksi bencana dan manusia.
Dalam konteks kebencanaan, political ecology meneliti mengenai apakah resiko suatu bencana terdistribusikan secara merata atau tidak, dan apakah bencana mempertebal ketimpangan sosial-ekonomi atau tidak. Asumsi dasarnya tiap pelaku memiliki sistim nilai sendiri terhadap bencana, yang selanjutnya memimpikan solusi sendiri terhadap masalah bencana. Upaya lanjutan yang bisa dibangun adalah bahwa orang kecil, termiskin dan marginal dapat mengemukakan pendapat mereka, yang bisa dengan mudah, ditepiskan karena terhambat oleh kelembagaan sosial dan juga asimetrik kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
Sebagai misal gempa (earthquake) tahun 1976 di Guatemala, Ben Wisner (2000) menyebutnya peristiwa sebagai “classquake”, karena secara statistik, kaum marginal berpenghasilan rendah dan suku asli terkebelakang yang paling banyak mengalami dampak baik dari sisi kematian maupun penderitaan. Hal ini tidak berarti tidak ada orang berduit yang tidak terkena dampak, tetapi representasi kebencanaan atau distribusi resiko ditingkat kelas marginal lebih mencolok ketimbang yang berduit. Tentunya jauh dari maksud untuk mengatakan bahwa orang dengan pendapatan yang tinggi akan serta-merta begitu saja bebas dari sebuah bencana.
Kuasa pengambilan keputusan (baik di dalam situasi normal maupun darurat bencana sekalipun), adalah titik pusat bagi distribusi kerentanan yang berbeda, baik secara gender, kelas ekonomi, maupun kelembagaan. Mark Pelling (1999:149) misalkan memberi contoh soal kelembagaan seperti rumah tangga, lembaga publik, organisasi swasta, dapat dipengaruhi oleh informasi dan aturan budaya, dipengaruhi oleh harapan (expectations), pengalaman masa lalu, konteks politik, dapat membentuk wacana pembangunan di mana membentuk pemahaman atas sebuah bencana.
Wisner (2000:59) mengutip dua pengalaman berharga: (1) Paska gempa Guatemala 1976 kata yang paling tepat untuk melukiskannya adalah bukan earthquake (gempa) tetapi sebuah `classquake’ (gempa kelas) karena penduduk miskin dan rakyat asli (marginal) yang paling terkena dampak. (2) paska topan Andrew, para perempuan mengatakan bahwa mereka sebelumnya berkeinginan melakukan investasi demi rumah yang lebih aman, tapi para suami mereka tidak menghendakinya.
Kedua kasus di atas, memberikan bukti konteks political-economy yang sedang berlangsung; Bahwa perbedaan dalam kepentingan kuasa dan material, membantu membentuk spasial dan distribusi resiko sosial suatu bencana, melalui relasi yang kompleks dengan kekuatan social yang lebih luas (Wisner 2000).
Awalnya, polical ecology ini sangat berelasi dengan lingkungan, dan berfokus pada mikro (lokal) level, yang kemudian ditarik ke kerangka analisis yang cross-scale dan analisis keterjalinan level micro, meso dan makro (Blaikie, 1995), yang di dalam konteks kebencanaan, bisa digunakan untuk menemukan bagaimana bencana, sumber daya alam, strategi dan kebijakan dilihat secara berbeda pada tingkat pengambilan keputusan.
Salah satu contoh aktual terkini adalah wacana tentang tsunami early warning system di Aceh saat ini, tidak terdistribusikan secara merata. Rakyat kecil yang tidak memeliki akses pada teknologi informasi, fasilitas radio, TV dipastikan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena sistim yang dibangun tidak ramah terhadap kaum marginal.
Dialektika Konflik & Tsunami Aceh
Aceh mengalami masa suram sebelum dan setelah dua tsunami: sebelum Tsunami 1907 (tepatnya 4 Februari, 7.4 SR, 2.00N, 94.5E) yang mengakibatkan sedikitnya 400 orang (versi CRED 2006, tapi juga versi lainnya mengklaim ribuan orang). Tsunami 26 Desember 2004 (8.7SR 2.074N, 9.013E) sedikitnya mengakibatkan 165,788 orang meninggal dunia, dan sedikitnya 532,898 orang kehilangan tempat tingga.[4]
Tanpa diragukan lagi, tsunami adalah sebuah fenomena alam. Resiko yang ditimbulkan bergantung pada berbagai variable: dari tinggi gelombang Tsunami, kelandaian pantai, kesiagaan dan peringantan dini, pendidikan publik, pemahaman atas kesejarahan Tsunami setempat, serta konteks ekonomi politik dan kerentanan sosial yang mendasarinya.
Spekulasi relasi konflik dan tsunami sengaja diperkenalkan penulis di sini. Pertama, kejadian tsunami 1907 di Aceh dengan tingkat magnitude gempa dan tsunami yang relatif lebih kecil membunuh ‘hanya’ 400 orang[5] (atau mungkin saja kurang dari 1000 orang). Distribusi energi Tsunami 1907 cukup luas terbukti dari sebaran yang menyentuh pulau Simelue, seperti di teluk Langi.[6] ‘Sedikitnya’ kematian pada tsunami 1907 lebih dikarenakan oleh migrasi ke pengunungan akibat perang dengan kolonial Belanda, yang sudah berlangsung sejak 1890an hingga 1911. Diperkirakan antara 50,000-100,000 orang meninggal karena perang dalam kurun waktu di atas. Spekulasi ini, walau terkesan dipaksakan, namun sedikit membantu memahami mengapa tsunami tingkat kematian tsunami 1907 tidak sebanding dengan tsunami 2004. Tentunya, tidak dimaksudkan membandingkan secara buta dan butuh penelitian lanjutan.
Tidak ada tempat yang lolos dari pengaruh negatif konflik berkepanjangan di Aceh khususnya enam tahun terakhir dari 30an tahun konflik GAM-TNI. Tahun 2004, karena perang sipil, kota-kota pantai seperti Banda Aceh, daerah peri-urban sepanjang pantai Aceh Besar, Meulaboh, Pidie, Loksemawe, dan Aceh Jaya, menjadi favorit untuk ditempati. Daerah pegunungan lebih identik dengan tempat perang, persembunyian combatants, dan tidak sedikit peristiwa penyiksaan dan penyandraan warga sipil.
Dari cerita, perspektif mengenai resiko konflik, serta observasi, kota-kota pantai seperti Banda Aceh, daerah peri-urban sepanjang pantai Aceh Besar, Meulaboh, Pidie, Loksemawe, dan Aceh Jaya merupakan tempat-tempat yang disenangi penduduk Aceh semasa konflik, selain insentif seperti pusat hiburan, pendidikan, informasi dan ekonomi (lapangan kerja) dan peperangan dengan skala lebih sedikit dan lebih terkontrol.
Pada sisi yang lain, konflik tiga puluh tahun terakhir mendorong tingkat urbanisasi yang tinggi di Aceh.[7] Daerah pantai adalah daerah dengan kepadatan penduduk per km-2 yang tinggi. Aceh Besar dan Banda Aceh adalah daerah dengan korban kematian/kehilangan tertinggi, merupakan daerah favorit urbanisasi dan relatif lebih aman sewaktu konflik terjadi.
Bila diasumsikan energi tsunami konstan sepanjang 800km sepanjang pantai Aceh, gambar 1, 2 dan 3 digabung, akan menjelaskan bahwa daerah hotspots janda korban konflik berbanding terbalik tsunami hotspots kecuali dua hal mencolok: Pertama, kabupaten Pidie yang termasuk dua kategori ini, yang banyak terdapat janda korban konflik tetapi juga terdapat banyak pengungsi yang pada Desember 2005, diperkirakan mencapai 19,000 orang.
Kedua, dari Gambar 1, diperoleh data bahwa Simelue tidak memiliki kematian yang berarti (catatan: 7 orang saja), lebih dikarenakan transfer pengetahuan tentang tsunami secara paternalis dari pepatah lokal bahwa ’bila terjadi gempa, maka larikanlah dirimu ke gunung’.[8] Transfer lokal wisdom yang paternalis seperti ini masih terbukti ampuh dan menjadi semacam ’community based early warning’ yang sudah dipraktekan lebih dari seabad.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proses replikasi transfer ’local wisdom’ seperti di Simelue tidak terjadi di sebagian besar daerah Aceh? Mengapa distrubusi dan regenerasi, dan replikasi pengetahuan lokal seperti di Simelue berlangsung secara hampir simetris, dan mampu bertahan hampir seabad? Apa konstruksi sosial dibalik fenomena ini? Dan mengapa pengetahuan ini tidak menyebar menembus daratan Aceh secara lebih luas? Pertanyaan-pertanyaan seputar instrumen lokal dan kuasa lokal dalam mempertahankan tradisi ’precaution’ yang inheren di dalam keseharian masyarakat Simelue layak dijadikan penelitian dan nantinya dijadikan model belajar yang relevan di daerah rentan tsunami lainnya di Indonesia.
Diakui, peristiwa 26 Desember 2004 terjadi dalam konteks Aceh yang kerentanannya terus-menerus ’direproduksi’ selama tiga puluh tahun terakhir. Berbagai sumber yang bersifat anekdotal menyebutkan sedikitnya 15,000 orang meninggal karena konflik selama 30 tahun terakhir. Sebagian aktifis NGOs berspekulasi bahwa jumlah janda karena konflik berada di atas angka 80,000 orang. Spekulasi ini tidak konsiten karena tidak disertai dengan penyertaan data bahwa ada 80,000 suami meninggal karena perang. Artinya, angka 15,000 masih menjadi pegangan yang lebih reliable (Lihat juga Basuki, 2003; Ross, 2003). Gambar tiga merupakan sumber lain dari pemerintah yang merupakan proxy bagi konflik hotspots di Aceh berdasarkan jumlah konsentrasi janda. Terkesan tidak mewakili realitas karena jumlah janda yang masuk dalam program Diyat[9], melebihi dari 15,000 penerima. Table di bawah merepresentasikan data janda konflik yang jauh lebih sedikit yakni kurang dari 6000 orang.
Lepas dari Tsunami 26 Desember 2004, ikon bencana alam terbesar dunia dalam seratus tahun terakhir, Aceh sudah mengalami berbagai jenis bencana alam sejak 1900. Ada pula bencana-bencana yang lebih bersifat “marginal” namun tetap dikategorikan sebagai bencana besar dalam periode 100 tahun sejak 1900-2005. Terakhir yang besar adalah kejadian di Aceh Tenggara, di mana sedikitnya 21 orang meninggal, 20 orang terluka, dan 12,020 terkena dampak banjir. Gambar 4 menunjukan bahwa Aceh paling banyak mengalami resiko banjir (43%) diikuti oleh resiko gempa (22%) dan epidemik (22%) dalam rentang waktu 1900-2005.
Relevansi Political Ecology dalam analisis bencana
Pendefinisian ‘apa itu bencana’ menjadi krusial. WALHI melaporkan bahwa terjadi lebih dari 1000an kejadian bencana di Aceh dalam tahun 2005 saja. Hal ini tentu bisa dipertanyakan ‘apa prasyarat sebuah bencana’? Pertanyaan sederhana ini kembali diajukan dalam Journal of Contingencies and Crisis Management, Edisi Maret 2006 dengan judul Editorial yang menantang: ‘‘what is a disaster’’ and why does this question matter?[10] Jawaban yang paling tepat adalah sangat bergantung pada paradigma kebencanaan yang dianut.
Dalam turunan political ecology yang terimplisit di dalam Blaikie et. al. (1994) dan Wisner (2004), terlihat secara serius bahwa bencana adalah sebuah proses. Dialektika antara ancaman alam - hazards (bisa satu atau lebih dari satu) dengan kerentanan akan melahirkan bencana.
Kerentanan[11] adalah internalitas yang dalam bentuk kemiskinan, marginalitas, rapuh yang
Yang berakar dalam proses dan kebijakan pembangunan (ekonomi politik), relasi kuasa (kesimetrisan kuasa), yang mengkondisikan lahirnya bencana manakala ancaman (externalitas dalam bentuk banjir, gempa, tsunami, vulkanik, epidemic) bertemu dalam realitas.
60 puluh tahun lalu, Aceh dihuni oleh 3 juta penduduk. Pada tahun 2004, tepat sebelum tsunami, penduduk Aceh sekitar empat jutaan orang. Perkembangan demografi Aceh ini kontras dengan Indonesia secara nasional, di mana tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia adalah rata-rata 3.7 dalam 60 tahun terakhir. Hitungan ini dihitung dari fakta bahwa Indonesia dihuni 70 jutaan penduduk ditahun 1946, kini, berkembang menjadi 225 juta orang. Dengan kata lain, Aceh berkembang rata-rata 0.6% per tahun selama enam puluh tahun terakhir.
Fenomena kependudukan ini tentu butuh penelitian demografi yang serius, dan perlu ditarik hingga ke tahun 1900an awal, agar komunitas peneliti bencana Indonesia dan pengambil kebijakan bisa belajar lebih dalam lagi akan kerkaitan bencana dan political ecology. Walau ada keterbatasan data, diakui pengaruh proses-proses sosial-ekonomi-politik di Aceh dalam dua bencana 1907 dan 2004 mempengaruhi distribusi resiko tsunami.
Kesimpulan
Political ecology menolong kita untuk memahami bahwa bencana, sekalipun alamiah, tidak pernah netral. Perbedaan kelas sosial-ekonomi dan gender akan terlihat sangat mencolok setelah bencana, terutama dilihat dari pola distribusi resiko paska bencana. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu kutipan dalam salah satu laporan Oxfam (2005) tentang Tsunami Aceh yakni: "bencana, sebagaimanapun ‘alamiah’ bisa sangat diskriminatif. Dalam kebanyakan bencana, struktur dan kondisi sosial sebelumnya akan sangat menentukan mengapa sebagian anggota masyarakat akan kurang terpengaruh sedangkan sebagian lain akan membayar dengan harga yang lebih mahal. Gender adalah salah satunya”.
Di masa depan, yang diperlukan Aceh, dikemukakan Ms. Eileen Shea dalam hearing di depan the US Senate: “… … pendekatan yang komprehensif, multi-hazard, yang diperlukan untuk membangun infrastusktur social (manusia, kelembagaan dan politik) dan juga infrastruktur teknis dan keilmiahan untuk mengantisipasi dan mengelolah resiko”.
Dalam berhubungan dengan ancaman alam pada umumnya seperti banjir, gempa, tsunami dan epidemic, tidak hanya eksklusif konteks Aceh tetapi Indonesia secara umum, kebanyakan orang mengabaikan sifat antropogenic sebuah bencana. Se-alamiah apapun sebuah ancaman (hazard), resiko yang ditimbulkannya justru berelasi erat dengan konstruksi sosial yang ada.
Bibliografi
Adger, N. (2006) Vulnerability. Global Environmental Change 16. pp. 268–281.
Basuki, S. (2003) Reconciliation Is the Best Solution for Conflict in Aceh. Thesis Naval Postgraduate School Monterey, California.
Blaikie et. al. (1994). At RISK, Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters. Routledge London
Blaikie, P. (1995). "Changing Environments or Changing Views - a Political Ecology for Developing-Countries." Geography 80 (348): 203-214.
Blaikie, P. (1999). "A Review of Political Ecology. Issues, Epistemology and Analytical Narratives." Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 43: 131-147.
Minza, W. (2005) Gender and Changes in Tsunami Affected Villages in Nanggroe Aceh Darrussalam Province. Oxfam GB & UNFPA Research Paper.
O'Keefe, P., Westgate, K., Wisner, B., 1976. Taking the naturalness out of natural disasters. Nature 260, 566±567.
Harmer A. and Cotterrell L. (2005) Diversity in donorship - The changing landscape of official humanitarian aid. HPG-Research Report 20.
Pelling, M. (1999) The political ecology of Food hazard in urban Guyana. Geoforum 30 pp. 249-261.
Ross, Michael L. Resources and Rebellions in Aceh, Indonesia. Prepared for the Yale-World Bank Project on “The Economic of Political Violence”. Department of Political Science, UCLA. November 7, 2002.
Wisner, B. (2000) The political economy of hazards: more limits to growth? Environmental Hazards 20. pp. 59-61
Wisner, B. (2001). Notes on Social Vulnerability: Categories, Situations, Capabilities, and Circumstances. Oberlin College, 25 February 2001.
Wisner, B. (2005) Tracking Vulnerability: History, Use, Potential and Limitations of a Concept. SIDA & Stockholm University Research Conference, January 12-14.
Wisner et. al. (2004). At Risk, natural hazards, people’s vulnerability, and disasters. Routledge London
[1] Bekerja sebagai Program Coordinator HIVOS Aceh Program. Email: jonatan.lassa@gmail.com atau j.lassa@hivos.or.id
[2] Istilah political ecology sengaja tidak diterjemahkan supaya tidak hilang artinya yang sebenarnya. Bisa diterjemahkan sebagai ekologi politik, tetapi kadar maknanya terasa oleh penulis menjadi kurang bermakna.
[3] Untuk ‘modeling’ mitigasi Tsunami yang baik, paper ini berutang pada video berdurasi 56 detik (tersedia di www.tsunamivideo.com). Video tersebut menunjukan bahwa energi tsunami dengan ketinggian gelombang rata-rata 15-23m bisa direduksi dengan pendekatan teknis ‘tsunami wall’, yang tentunya tidak memungkinkan secara ekonomis dibangun disepanjang ribuan kilometer sepanjang pantai Aceh dan Sumatera. Tetapi memberikan bukti, bahwa diluar tsunami early warning, mitigasi tsunami adalah sebuah kemungkinan dan tidak harus fatalis terhadap fenomena tsunami.
[4] Data dari www.em-dat.net [accessed May 2006]
[5] Spekulasi ini akan menjadi hipotesis penulis dalam penelitian lanjutan yang direncakan penulis di Aceh.
[6] Desa Langi di Simelue Barat, juga pernah mengalami Tsunami 1907. Data –data seputar korban di tahun 1907 bisa jadi sangat under-reported http://walrus.wr.usgs.gov/news/reports.html. Juga sedikit data yang menunjukan sebaran tsunami sepanjang pantai Aceh di tahun 1907. Dibutuhkan analisis extrapolasi yang serius [accessed on 1 August 2006]
[7] Hal ini juga dibutuhkan presentasi data kuantitatif kependudukan dalam rentang 20an tahun terakhir. Diberbagai tempat di Indonesia, urbanisasi terjadi karena faktor-faktor diluar konflik seperti ketersediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, hiburan dan kesehatan. Walaupun drivers dari urbanisasi di Aceh dalam tiga puluh tahun di Aceh bisa diklaim karena hal-hal yang umum ini, tetapi konflik juga turut menjadi driver yang signifikan.
[8] Lihat http://walrus.wr.usgs.gov/news/reports.html [accessed 1 Agustus 2006]. Lihat Juga http://www.jsce.or.jp/committee/2004sumatra/chapter_5.pdf [accessed 1 Augustus 2006]
[9] Diyat modern berupa kompensasi keuangan, sebuah simbolik atas kompensasi terhadap pewaris dari yang dikorbankan.
[10] Lihat Volume 14 Number, halaman 1 dan 2.
[11] Pembahasan mutakhir tentang epistimologi kerentanan bisa dilihat di dalam Wisner et. Al. 2004, Wisner, 2005 dan Adger 2005.
Abstract
Paper ini adalah sedikit dari tulisan berbahasa Indonesia dalam menganalisis bencana dalam bingkai political ecology.[2] Sengaja diperkenalkan karena sedikitnya pembahasan dari sudut inter-displin ilmu pengetahuan serta kentalnya wacana terpisah-pisah ‘sains-keteknikan’, ‘magis-spiritual’ dan teologis dalam pembahasan bencana di Indonesia, terutama Tsunami Aceh, serta rentetan bencana Indonesia sepanjang 2006 termasuk gempa Jogjakarta.
Tulisan ini sengaja memisahkan ‘ke-alamiah-an’ dari bencana alam demi memahami konstruksi sosial dibalik bencana alam yang terjadi. Tujuannya agar kebijakan bencana Indonesia lahir dari pemikiran yang imbang, bersifat multi dan inter-disiplin ilmu serta komprehensif dalam analisis dan rekomendasi.
Memisahkan ‘ke-alamiah-an’ sebuah bencana alam seperti Tsunami Aceh, tidak serta-merta menegasikan Tsunami sebagai sebuah peristiwa alam. Sebaliknya mengenali konteks political ecology dalam hal ini kondisi sosial, antropologi-budaya, politik, ekonomi-politik, dan ekologi sebelum Tsunami, bisa memberikan arah bagi kebijakan rekonstruksi, rehabilitasi paska Tsunami serta mitigasi bencana jangka panjang di Aceh maupun Indonesia. Tsunami 26 Desember 2004 adalah fenomena alam yang extrim, namun peristiwa mengalami resiko tsunami itu sendiri sesungguhnya politis.
Pendahuluan: Bencana dan Kematian Siapa?
Peristiwa Tsunami Aceh 26 Desember 2006 merupakan profil bencana yang luar biasa tinggi, karena mampu mengubah landscape dari donor berbasis negara (official humanitarian donorship), di mana sedikitnya 92 negara berikrar untuk mendukung negara-negara korban Tsunami, termasuk Indonesia (Harmer and Cotterrell, 2005).
Yang tidak berubah adalah analisis kebencanaan cenderung berat sebelah berkiblat pada sains, di mana dimensi sosial dan politiknya diabaikan. Narasi dan wacana tentang bencana dari pandangan mainstream sains-keteknikan dan magis-spiritual semata tidak bisa menjelaskan mengapa Tsunami 26 Desember yang alamiah dapat menimbulkan bencana yang diskriminatif gender alias gender quake, di mana, survival rate berdasarkan gender secara umum adalah perempuan:laki-laki 1:4 (Lihat Minza, 2005). Paska Tsunami 2004 di desa Lambada dari 105 orang yang selamat, tersisa 5 perempuan, dari populasi yang relatif seimbang sebelumnya dari angka total 2,100.
Pertanyaan kritis yang diajukan adalah kalau Tsunami 26 Desember adalah peristiwa alamiah dan netral, mengapa tingkat kematian sangat diskriminatif gender? Secara konseptual ambisi paper ini mengajak pembaca untuk melepaskan ‘ke-alamiah-an’ dari sebuah ancaman alam extrim seperti Tsunami 26 Desember. Inspirasi[3] datang dari paper Ben Wisner (2000) & Mark Pelling (1999) yang menggunakan konsep political ecology dalam membedah bencana. Roh political ecology tentunya masih bisa dirasakan dalam buku yang terkenal At Risk yang ditulis oleh Blakie et. Al (1994) dan Wisner et. al. (2004).
Pengenalan Konsep: Political Ecology & Bencana
Konsep tentang political ecology merupakan perkembangan sejarah dari inti pertanyaan yang diajukan ilmu sosial, tentang relasi manusia di dalam kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, politik, biologi, dan signifaksinya dari alam yang humanis. Namun belum ada definisi standar karena ragamnya epistimologi dan metodologi yang digunakan dalam label ’political ecology’ (Blaikie, 1999).
Diringkaskan di sini, political ecology adalah bidang penelitian yang didasarkan pada studi interdisplin dari antropologi-budaya, ekologi manusia, ekonomi politik, sosiologi lingkungan dan atau ekonomi ekologi (ecological economics). Asalinya, studi-studi political ecology berelasi dengan berbagai inisiatif dalam isu perubahan lingkungan (seperti keanekaragaman hayati, kebijakan kehutanan, sumber daya air dll.) yang mempengaruhi komunitas, terutama kaum miskin. Dalam perkembangannya, political ecology digunakan untuk menguji bagaimana pemaknaan sejarah dan praktek budaya dalam interaksinya terhadap manusia dan alam. Termasuk di dalamnya interaksi bencana dan manusia.
Dalam konteks kebencanaan, political ecology meneliti mengenai apakah resiko suatu bencana terdistribusikan secara merata atau tidak, dan apakah bencana mempertebal ketimpangan sosial-ekonomi atau tidak. Asumsi dasarnya tiap pelaku memiliki sistim nilai sendiri terhadap bencana, yang selanjutnya memimpikan solusi sendiri terhadap masalah bencana. Upaya lanjutan yang bisa dibangun adalah bahwa orang kecil, termiskin dan marginal dapat mengemukakan pendapat mereka, yang bisa dengan mudah, ditepiskan karena terhambat oleh kelembagaan sosial dan juga asimetrik kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
Sebagai misal gempa (earthquake) tahun 1976 di Guatemala, Ben Wisner (2000) menyebutnya peristiwa sebagai “classquake”, karena secara statistik, kaum marginal berpenghasilan rendah dan suku asli terkebelakang yang paling banyak mengalami dampak baik dari sisi kematian maupun penderitaan. Hal ini tidak berarti tidak ada orang berduit yang tidak terkena dampak, tetapi representasi kebencanaan atau distribusi resiko ditingkat kelas marginal lebih mencolok ketimbang yang berduit. Tentunya jauh dari maksud untuk mengatakan bahwa orang dengan pendapatan yang tinggi akan serta-merta begitu saja bebas dari sebuah bencana.
Kuasa pengambilan keputusan (baik di dalam situasi normal maupun darurat bencana sekalipun), adalah titik pusat bagi distribusi kerentanan yang berbeda, baik secara gender, kelas ekonomi, maupun kelembagaan. Mark Pelling (1999:149) misalkan memberi contoh soal kelembagaan seperti rumah tangga, lembaga publik, organisasi swasta, dapat dipengaruhi oleh informasi dan aturan budaya, dipengaruhi oleh harapan (expectations), pengalaman masa lalu, konteks politik, dapat membentuk wacana pembangunan di mana membentuk pemahaman atas sebuah bencana.
Wisner (2000:59) mengutip dua pengalaman berharga: (1) Paska gempa Guatemala 1976 kata yang paling tepat untuk melukiskannya adalah bukan earthquake (gempa) tetapi sebuah `classquake’ (gempa kelas) karena penduduk miskin dan rakyat asli (marginal) yang paling terkena dampak. (2) paska topan Andrew, para perempuan mengatakan bahwa mereka sebelumnya berkeinginan melakukan investasi demi rumah yang lebih aman, tapi para suami mereka tidak menghendakinya.
Kedua kasus di atas, memberikan bukti konteks political-economy yang sedang berlangsung; Bahwa perbedaan dalam kepentingan kuasa dan material, membantu membentuk spasial dan distribusi resiko sosial suatu bencana, melalui relasi yang kompleks dengan kekuatan social yang lebih luas (Wisner 2000).
Awalnya, polical ecology ini sangat berelasi dengan lingkungan, dan berfokus pada mikro (lokal) level, yang kemudian ditarik ke kerangka analisis yang cross-scale dan analisis keterjalinan level micro, meso dan makro (Blaikie, 1995), yang di dalam konteks kebencanaan, bisa digunakan untuk menemukan bagaimana bencana, sumber daya alam, strategi dan kebijakan dilihat secara berbeda pada tingkat pengambilan keputusan.
Salah satu contoh aktual terkini adalah wacana tentang tsunami early warning system di Aceh saat ini, tidak terdistribusikan secara merata. Rakyat kecil yang tidak memeliki akses pada teknologi informasi, fasilitas radio, TV dipastikan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena sistim yang dibangun tidak ramah terhadap kaum marginal.
Dialektika Konflik & Tsunami Aceh
Aceh mengalami masa suram sebelum dan setelah dua tsunami: sebelum Tsunami 1907 (tepatnya 4 Februari, 7.4 SR, 2.00N, 94.5E) yang mengakibatkan sedikitnya 400 orang (versi CRED 2006, tapi juga versi lainnya mengklaim ribuan orang). Tsunami 26 Desember 2004 (8.7SR 2.074N, 9.013E) sedikitnya mengakibatkan 165,788 orang meninggal dunia, dan sedikitnya 532,898 orang kehilangan tempat tingga.[4]
Tanpa diragukan lagi, tsunami adalah sebuah fenomena alam. Resiko yang ditimbulkan bergantung pada berbagai variable: dari tinggi gelombang Tsunami, kelandaian pantai, kesiagaan dan peringantan dini, pendidikan publik, pemahaman atas kesejarahan Tsunami setempat, serta konteks ekonomi politik dan kerentanan sosial yang mendasarinya.
Spekulasi relasi konflik dan tsunami sengaja diperkenalkan penulis di sini. Pertama, kejadian tsunami 1907 di Aceh dengan tingkat magnitude gempa dan tsunami yang relatif lebih kecil membunuh ‘hanya’ 400 orang[5] (atau mungkin saja kurang dari 1000 orang). Distribusi energi Tsunami 1907 cukup luas terbukti dari sebaran yang menyentuh pulau Simelue, seperti di teluk Langi.[6] ‘Sedikitnya’ kematian pada tsunami 1907 lebih dikarenakan oleh migrasi ke pengunungan akibat perang dengan kolonial Belanda, yang sudah berlangsung sejak 1890an hingga 1911. Diperkirakan antara 50,000-100,000 orang meninggal karena perang dalam kurun waktu di atas. Spekulasi ini, walau terkesan dipaksakan, namun sedikit membantu memahami mengapa tsunami tingkat kematian tsunami 1907 tidak sebanding dengan tsunami 2004. Tentunya, tidak dimaksudkan membandingkan secara buta dan butuh penelitian lanjutan.
Tidak ada tempat yang lolos dari pengaruh negatif konflik berkepanjangan di Aceh khususnya enam tahun terakhir dari 30an tahun konflik GAM-TNI. Tahun 2004, karena perang sipil, kota-kota pantai seperti Banda Aceh, daerah peri-urban sepanjang pantai Aceh Besar, Meulaboh, Pidie, Loksemawe, dan Aceh Jaya, menjadi favorit untuk ditempati. Daerah pegunungan lebih identik dengan tempat perang, persembunyian combatants, dan tidak sedikit peristiwa penyiksaan dan penyandraan warga sipil.
Dari cerita, perspektif mengenai resiko konflik, serta observasi, kota-kota pantai seperti Banda Aceh, daerah peri-urban sepanjang pantai Aceh Besar, Meulaboh, Pidie, Loksemawe, dan Aceh Jaya merupakan tempat-tempat yang disenangi penduduk Aceh semasa konflik, selain insentif seperti pusat hiburan, pendidikan, informasi dan ekonomi (lapangan kerja) dan peperangan dengan skala lebih sedikit dan lebih terkontrol.
Pada sisi yang lain, konflik tiga puluh tahun terakhir mendorong tingkat urbanisasi yang tinggi di Aceh.[7] Daerah pantai adalah daerah dengan kepadatan penduduk per km-2 yang tinggi. Aceh Besar dan Banda Aceh adalah daerah dengan korban kematian/kehilangan tertinggi, merupakan daerah favorit urbanisasi dan relatif lebih aman sewaktu konflik terjadi.
Bila diasumsikan energi tsunami konstan sepanjang 800km sepanjang pantai Aceh, gambar 1, 2 dan 3 digabung, akan menjelaskan bahwa daerah hotspots janda korban konflik berbanding terbalik tsunami hotspots kecuali dua hal mencolok: Pertama, kabupaten Pidie yang termasuk dua kategori ini, yang banyak terdapat janda korban konflik tetapi juga terdapat banyak pengungsi yang pada Desember 2005, diperkirakan mencapai 19,000 orang.
Kedua, dari Gambar 1, diperoleh data bahwa Simelue tidak memiliki kematian yang berarti (catatan: 7 orang saja), lebih dikarenakan transfer pengetahuan tentang tsunami secara paternalis dari pepatah lokal bahwa ’bila terjadi gempa, maka larikanlah dirimu ke gunung’.[8] Transfer lokal wisdom yang paternalis seperti ini masih terbukti ampuh dan menjadi semacam ’community based early warning’ yang sudah dipraktekan lebih dari seabad.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proses replikasi transfer ’local wisdom’ seperti di Simelue tidak terjadi di sebagian besar daerah Aceh? Mengapa distrubusi dan regenerasi, dan replikasi pengetahuan lokal seperti di Simelue berlangsung secara hampir simetris, dan mampu bertahan hampir seabad? Apa konstruksi sosial dibalik fenomena ini? Dan mengapa pengetahuan ini tidak menyebar menembus daratan Aceh secara lebih luas? Pertanyaan-pertanyaan seputar instrumen lokal dan kuasa lokal dalam mempertahankan tradisi ’precaution’ yang inheren di dalam keseharian masyarakat Simelue layak dijadikan penelitian dan nantinya dijadikan model belajar yang relevan di daerah rentan tsunami lainnya di Indonesia.
Diakui, peristiwa 26 Desember 2004 terjadi dalam konteks Aceh yang kerentanannya terus-menerus ’direproduksi’ selama tiga puluh tahun terakhir. Berbagai sumber yang bersifat anekdotal menyebutkan sedikitnya 15,000 orang meninggal karena konflik selama 30 tahun terakhir. Sebagian aktifis NGOs berspekulasi bahwa jumlah janda karena konflik berada di atas angka 80,000 orang. Spekulasi ini tidak konsiten karena tidak disertai dengan penyertaan data bahwa ada 80,000 suami meninggal karena perang. Artinya, angka 15,000 masih menjadi pegangan yang lebih reliable (Lihat juga Basuki, 2003; Ross, 2003). Gambar tiga merupakan sumber lain dari pemerintah yang merupakan proxy bagi konflik hotspots di Aceh berdasarkan jumlah konsentrasi janda. Terkesan tidak mewakili realitas karena jumlah janda yang masuk dalam program Diyat[9], melebihi dari 15,000 penerima. Table di bawah merepresentasikan data janda konflik yang jauh lebih sedikit yakni kurang dari 6000 orang.
Lepas dari Tsunami 26 Desember 2004, ikon bencana alam terbesar dunia dalam seratus tahun terakhir, Aceh sudah mengalami berbagai jenis bencana alam sejak 1900. Ada pula bencana-bencana yang lebih bersifat “marginal” namun tetap dikategorikan sebagai bencana besar dalam periode 100 tahun sejak 1900-2005. Terakhir yang besar adalah kejadian di Aceh Tenggara, di mana sedikitnya 21 orang meninggal, 20 orang terluka, dan 12,020 terkena dampak banjir. Gambar 4 menunjukan bahwa Aceh paling banyak mengalami resiko banjir (43%) diikuti oleh resiko gempa (22%) dan epidemik (22%) dalam rentang waktu 1900-2005.
Relevansi Political Ecology dalam analisis bencana
Pendefinisian ‘apa itu bencana’ menjadi krusial. WALHI melaporkan bahwa terjadi lebih dari 1000an kejadian bencana di Aceh dalam tahun 2005 saja. Hal ini tentu bisa dipertanyakan ‘apa prasyarat sebuah bencana’? Pertanyaan sederhana ini kembali diajukan dalam Journal of Contingencies and Crisis Management, Edisi Maret 2006 dengan judul Editorial yang menantang: ‘‘what is a disaster’’ and why does this question matter?[10] Jawaban yang paling tepat adalah sangat bergantung pada paradigma kebencanaan yang dianut.
Dalam turunan political ecology yang terimplisit di dalam Blaikie et. al. (1994) dan Wisner (2004), terlihat secara serius bahwa bencana adalah sebuah proses. Dialektika antara ancaman alam - hazards (bisa satu atau lebih dari satu) dengan kerentanan akan melahirkan bencana.
Kerentanan[11] adalah internalitas yang dalam bentuk kemiskinan, marginalitas, rapuh yang
Yang berakar dalam proses dan kebijakan pembangunan (ekonomi politik), relasi kuasa (kesimetrisan kuasa), yang mengkondisikan lahirnya bencana manakala ancaman (externalitas dalam bentuk banjir, gempa, tsunami, vulkanik, epidemic) bertemu dalam realitas.
60 puluh tahun lalu, Aceh dihuni oleh 3 juta penduduk. Pada tahun 2004, tepat sebelum tsunami, penduduk Aceh sekitar empat jutaan orang. Perkembangan demografi Aceh ini kontras dengan Indonesia secara nasional, di mana tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia adalah rata-rata 3.7 dalam 60 tahun terakhir. Hitungan ini dihitung dari fakta bahwa Indonesia dihuni 70 jutaan penduduk ditahun 1946, kini, berkembang menjadi 225 juta orang. Dengan kata lain, Aceh berkembang rata-rata 0.6% per tahun selama enam puluh tahun terakhir.
Fenomena kependudukan ini tentu butuh penelitian demografi yang serius, dan perlu ditarik hingga ke tahun 1900an awal, agar komunitas peneliti bencana Indonesia dan pengambil kebijakan bisa belajar lebih dalam lagi akan kerkaitan bencana dan political ecology. Walau ada keterbatasan data, diakui pengaruh proses-proses sosial-ekonomi-politik di Aceh dalam dua bencana 1907 dan 2004 mempengaruhi distribusi resiko tsunami.
Kesimpulan
Political ecology menolong kita untuk memahami bahwa bencana, sekalipun alamiah, tidak pernah netral. Perbedaan kelas sosial-ekonomi dan gender akan terlihat sangat mencolok setelah bencana, terutama dilihat dari pola distribusi resiko paska bencana. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu kutipan dalam salah satu laporan Oxfam (2005) tentang Tsunami Aceh yakni: "bencana, sebagaimanapun ‘alamiah’ bisa sangat diskriminatif. Dalam kebanyakan bencana, struktur dan kondisi sosial sebelumnya akan sangat menentukan mengapa sebagian anggota masyarakat akan kurang terpengaruh sedangkan sebagian lain akan membayar dengan harga yang lebih mahal. Gender adalah salah satunya”.
Di masa depan, yang diperlukan Aceh, dikemukakan Ms. Eileen Shea dalam hearing di depan the US Senate: “… … pendekatan yang komprehensif, multi-hazard, yang diperlukan untuk membangun infrastusktur social (manusia, kelembagaan dan politik) dan juga infrastruktur teknis dan keilmiahan untuk mengantisipasi dan mengelolah resiko”.
Dalam berhubungan dengan ancaman alam pada umumnya seperti banjir, gempa, tsunami dan epidemic, tidak hanya eksklusif konteks Aceh tetapi Indonesia secara umum, kebanyakan orang mengabaikan sifat antropogenic sebuah bencana. Se-alamiah apapun sebuah ancaman (hazard), resiko yang ditimbulkannya justru berelasi erat dengan konstruksi sosial yang ada.
Bibliografi
Adger, N. (2006) Vulnerability. Global Environmental Change 16. pp. 268–281.
Basuki, S. (2003) Reconciliation Is the Best Solution for Conflict in Aceh. Thesis Naval Postgraduate School Monterey, California.
Blaikie et. al. (1994). At RISK, Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters. Routledge London
Blaikie, P. (1995). "Changing Environments or Changing Views - a Political Ecology for Developing-Countries." Geography 80 (348): 203-214.
Blaikie, P. (1999). "A Review of Political Ecology. Issues, Epistemology and Analytical Narratives." Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 43: 131-147.
Minza, W. (2005) Gender and Changes in Tsunami Affected Villages in Nanggroe Aceh Darrussalam Province. Oxfam GB & UNFPA Research Paper.
O'Keefe, P., Westgate, K., Wisner, B., 1976. Taking the naturalness out of natural disasters. Nature 260, 566±567.
Harmer A. and Cotterrell L. (2005) Diversity in donorship - The changing landscape of official humanitarian aid. HPG-Research Report 20.
Pelling, M. (1999) The political ecology of Food hazard in urban Guyana. Geoforum 30 pp. 249-261.
Ross, Michael L. Resources and Rebellions in Aceh, Indonesia. Prepared for the Yale-World Bank Project on “The Economic of Political Violence”. Department of Political Science, UCLA. November 7, 2002.
Wisner, B. (2000) The political economy of hazards: more limits to growth? Environmental Hazards 20. pp. 59-61
Wisner, B. (2001). Notes on Social Vulnerability: Categories, Situations, Capabilities, and Circumstances. Oberlin College, 25 February 2001.
Wisner, B. (2005) Tracking Vulnerability: History, Use, Potential and Limitations of a Concept. SIDA & Stockholm University Research Conference, January 12-14.
Wisner et. al. (2004). At Risk, natural hazards, people’s vulnerability, and disasters. Routledge London
[1] Bekerja sebagai Program Coordinator HIVOS Aceh Program. Email: jonatan.lassa@gmail.com atau j.lassa@hivos.or.id
[2] Istilah political ecology sengaja tidak diterjemahkan supaya tidak hilang artinya yang sebenarnya. Bisa diterjemahkan sebagai ekologi politik, tetapi kadar maknanya terasa oleh penulis menjadi kurang bermakna.
[3] Untuk ‘modeling’ mitigasi Tsunami yang baik, paper ini berutang pada video berdurasi 56 detik (tersedia di www.tsunamivideo.com). Video tersebut menunjukan bahwa energi tsunami dengan ketinggian gelombang rata-rata 15-23m bisa direduksi dengan pendekatan teknis ‘tsunami wall’, yang tentunya tidak memungkinkan secara ekonomis dibangun disepanjang ribuan kilometer sepanjang pantai Aceh dan Sumatera. Tetapi memberikan bukti, bahwa diluar tsunami early warning, mitigasi tsunami adalah sebuah kemungkinan dan tidak harus fatalis terhadap fenomena tsunami.
[4] Data dari www.em-dat.net [accessed May 2006]
[5] Spekulasi ini akan menjadi hipotesis penulis dalam penelitian lanjutan yang direncakan penulis di Aceh.
[6] Desa Langi di Simelue Barat, juga pernah mengalami Tsunami 1907. Data –data seputar korban di tahun 1907 bisa jadi sangat under-reported http://walrus.wr.usgs.gov/news/reports.html. Juga sedikit data yang menunjukan sebaran tsunami sepanjang pantai Aceh di tahun 1907. Dibutuhkan analisis extrapolasi yang serius [accessed on 1 August 2006]
[7] Hal ini juga dibutuhkan presentasi data kuantitatif kependudukan dalam rentang 20an tahun terakhir. Diberbagai tempat di Indonesia, urbanisasi terjadi karena faktor-faktor diluar konflik seperti ketersediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, hiburan dan kesehatan. Walaupun drivers dari urbanisasi di Aceh dalam tiga puluh tahun di Aceh bisa diklaim karena hal-hal yang umum ini, tetapi konflik juga turut menjadi driver yang signifikan.
[8] Lihat http://walrus.wr.usgs.gov/news/reports.html [accessed 1 Agustus 2006]. Lihat Juga http://www.jsce.or.jp/committee/2004sumatra/chapter_5.pdf [accessed 1 Augustus 2006]
[9] Diyat modern berupa kompensasi keuangan, sebuah simbolik atas kompensasi terhadap pewaris dari yang dikorbankan.
[10] Lihat Volume 14 Number, halaman 1 dan 2.
[11] Pembahasan mutakhir tentang epistimologi kerentanan bisa dilihat di dalam Wisner et. Al. 2004, Wisner, 2005 dan Adger 2005.
